Sejarah Singkat Law Study Forum (LSF)

Berawal dari “tongkrongan” mahasiswa jurusan PMH semester 1 angkatan 2005 dan di tengah candaan ria kala itu, muncul sekilas pembicaraan serius tentang mata kuliah yang mereka hadapi. Dengan mayoritas mahasiswa lulusan pesantren, dahaga intelektual muncul terhadap dunia hukum positif (hukum nasional Indonesia) sebagai satu ranah baru yang mereka jumpai.

Di dunia yang baru inilah muncul pula kegelisahan akan kesulitan yang ditemui dalam mendalami dan memahami ilmu hukum positif kala itu, mulai dari Pengantar Ilmu Hukum sampai dengan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Kemudian, atas kegelisahan itulah muncul ide dari segelintir mahasiswa, yaitu Djazuli, Asy’ari, Rizal, Saiful, Halimatu Sa’diyah dan Winarsih (kesemuanya dari mahasiswa PMH prodi PH angkatan 2005) serta Anhar Kurniawan, untuk membuat satu forum diskusi yang konsen terhadap hukum positif.

Franchising Menurut Hukum Islam & Hukum Positif

I. Pendahuluan
Ijtihad sebagai sumber hukum islam memberi peluang berkembangnya pemikiran umat islam dalam menghadapi segala persoalan di era globalisasi. Berbagai jenis transaksi muali muncul guna memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak jenis transaksi baru yang menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dengan cara yang mudah dan simple. Di samping itu, terdapat pula peraturan perudang-undangan yang mengatur tentang transaksi ekonomi era modern ini yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah sebagai upaya penertiban transaksi ekonomi yang ada dan berkembang di masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama islam. Oleh karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama islam, maka hukum positif (ius contitutum) yang mengatur hal tersebut harus pula dikaji kejelasannya menurut hukum islam.

DISKUSI MINGGUAN

Diskusi LSF pada bulan november telah membahas bebrapa tema hukum terkini antara lain : RUU BHP, UU Penanaman Modal Asing 2007, Hubungan Tripatrit dan Bipatrit analisis UU Ketenagakerjaan, Cyber Law, Prospek Asuransi Syariah di Indonesia.

Selain Diskusi LSF juga mengadakan bedah BUKU teori HUKUM.

Seminar Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada Tanggal, 8 November 2007 teman-teman LSF menghadiri seminar nasional TPPU yang diadakan oleh LC ALSA UNPAD.

Cyber Crime in Cyber Law Era

Telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan cyber law (hukum siber). Itilah ini sering digunakan untuk hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu juga ada istilah lain seperti, hukum teknologi informasi (Law of Information Technology) dan hukum dunia maya (virtual world law).
Cyber law ini bertumpu pada disiplin ilmu hukum yang terdahulu antara lain: HAKI, hukum perdata, hukum perdata internasional dan hukum internasional. Hal ini mengingat ruang lingkup cyber law yang cukup luas. Karena saat ini perkembangan transaksi on line (e-commerce) dan program e-government pada 9 Juni 2003 pasca USA E-Government Act 2002 Public Law semakin pesat.
Kejahatan yang paling marak saat ini adalah di bidang HAKI yang meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, desain industri, dsb. Kejahatan itu adakalanya dengan carding, hacking, cracking dan cybersquanting. Terdapat tiga pertahanan untuk meminimalisir tindak kejahatan di dalam bidang ini, yaitu melalui beberapa pendekatan teknologi, pendekatan social dan pendekatan hukum.
Salah satu kasus di bidang hak cipta dan merek adalah kasus linux dan colinux. Pakar hukum berbeda pendapat dalam mendefinisikan tindak kejahatan seperti ini, antara lain : Cyber Crime adalah upaya memasuki/menggunakan fasilitas computer/jaringan computer tanpa ijin dan melawan hukum atau tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas computer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Sedang menurut The U.S Department of justice, cyber crime is any illegal act requiring knowledge of computer technology for it perpetration, investigation or prosecution.

SEMINAR DINAR VS DOLLAR

KLASIFIKASI DAN NILAI DARI PERBANDINGAN HUKUM

 

Pan Mohamad Faiz*

 

Perbandingan hukum, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, merupakan suatu karakter yang modern. Tetapi dalam hal ini tidak terdapat keraguan adanya kenyataan bahwa mulai terdapat kecenderungan untuk melihat berbagai hukum di negara lain, bahkan hal tersebut telah dimulai sejak masa dahulu. Pada waktu yang bersamaan terdapat banyak contoh untuk membuktikan bahwa berbagai sistem hukum di dunia pada awalnya tidak menganjurkan untuk melakukan studi perbandingan mengenai hukum di negara lain.